Indopronews.id, Samarinda – Pengaktifan kembali Kementerian Transmigrasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendapat sambutan positif dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengungkapkan bahwa langkah ini dapat membantu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan transmigran, terutama di Kaltim.
Menurutnya, kawasan transmigrasi yang dicadangkan pada era 1970-an dan 1980-an kini telah berkembang menjadi pemukiman penduduk yang memiliki berbagai fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah daerah.
“Kawasan yang dulunya dicadangkan kini telah berkembang menjadi pemukiman penduduk. Pemerintah daerah telah membangun berbagai fasilitas publik, seperti jalan, rumah, sekolah, dan infrastruktur lainnya di kawasan tersebut,” ujar Baharuddin Demmu.
Baharuddin juga menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tumpang tindih batas wilayah antara kawasan transmigrasi dan pemukiman penduduk yang ada.
“Kawasan yang dicadangkan untuk pengembangan transmigran Embalut mencakup area sampai ke Jalan Ring Road Samarinda, Batu Cermin, Batu Besaung, dan Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,” jelasnya.
Selain itu, Baharuddin menyoroti pentingnya memberikan ganti rugi kepada warga yang tanahnya digunakan untuk pembangunan Jalan Ring Road.
“Dalam peta BPN, tanah tersebut jelas berada dalam kawasan yang dicadangkan untuk pengembangan transmigrasi. Masyarakat tidak tahu bahwa tanah yang mereka tempati adalah bagian dari kawasan tersebut,” tegasnya.
Untuk menghindari potensi konflik di masa depan, Baharuddin mendorong Kementerian Transmigrasi untuk melakukan pemetaan ulang kawasan transmigrasi.
“Kementerian dapat melepaskan kawasan yang sudah terpakai oleh pemerintah daerah atau masyarakat untuk menghindari konflik di masa depan,” tutupnya. (Mr/ADV/DPRDKALTIM)
