Indopronews.id, Samarinda – Kurangnya akses pendidikan di daerah terpencil Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan tajam bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Salehuddin.
Dalam pandangannya, Salehuddin melihat bahwa ketidakmerataan akses pendidikan menjadi masalah utama yang perlu segera diatasi. Ia mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan langkah nyata di tahun 2024 guna memperbaiki kondisi pendidikan di wilayah yang masih terpinggirkan.
Menurutnya, salah satu solusi efektif adalah dengan meningkatkan beasiswa afirmasi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Di tahun 2024 ini kita berupaya beasiswa afirmasi bagi yang tidak mampu, kita usahakan untuk dinaikkan,” tegasnya.
Bagi Salehuddin, memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh Kaltim bukan hanya sekadar meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Dengan generasi yang terdidik dan kompeten, ia meyakini Kaltim dapat lebih maju dalam segala aspek, terutama ketika daerah ini tengah bersiap menjadi pusat perhatian nasional dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara.
“Ini untuk menjawab atau mendukung kemajuan dan pemerataan pendidikan di Kaltim,” tambahnya.
Sorotan Salehuddin juga tertuju pada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang meskipun memiliki anggaran besar mencapai Rp14,7 triliun, belum optimal dalam menangani masalah putus sekolah.
Ia menilai bahwa alokasi anggaran yang besar ini seharusnya mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah.
“Sangat disayangkan, Kukar dengan anggaran sebesar itu tidak bisa mentreatment anak-anak yang tidak sekolah. Padahal, apapun alasannya, pemerintah harusnya bisa meminimalisir jumlah anak putus sekolah,” terang Salehuddin.
Namun, menurut Salehuddin, tantangan terbesar dalam mengatasi masalah ini adalah kurangnya data yang akurat mengenai daerah dan keluarga yang paling membutuhkan bantuan pendidikan.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data dan pemetaan wilayah sebagai langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.
“Siapapun itu, ini sebenarnya menjadi permasalahan kita semua. Kita perlu duduk bersama memecahkan masalah ini, sinkronisasi data, termasuk pembacaan wilayah mana saja yang memang harus dibantu untuk pendidikan,” ungkapnya. (Mr/ADV/DPRDKALTIM)
