Anggota DPRD Kaltim Soroti Kurikulum Merdeka yang Masih Kurang Relevan di Terapkan

Sapto Setyo Pramono, Anggota DPRD Kaltim. (Foto: Ist/Indopronews.id)

Indopronews.id, Samarinda – Penerapan Kurikulum Merdeka yang saat ini diberlakukan mendapatkan kritikan tajam dari Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Ia menilai kurikulum yang saat ini belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya yang berbeda. Dirinya mengusulkan evaluasi ulang agar kurikulum yang di gunakan lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

“Keberagaman Indonesia harus menjadi perhatian utama. Tidak mungkin kurikulum yang diterapkan di satu daerah cocok di daerah lainnya,” ungkapnya.

Lanjut, Sapto mengkritisi sistem pendidikan yang seragam di negara dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa. Ia menilai pendekatan seragam seperti yang diterapkan di negara-negara homogen, seperti Swiss, sulit diimplementasikan di Indonesia yang kompleks.

“Negara seperti Swiss mungkin bisa menerapkan sistem yang seragam karena penduduknya sedikit dan homogen. Tapi di Indonesia, kondisinya jauh berbeda. Kita tidak bisa memaksakan hal yang sama di semua daerah,” jelasnya.

Sebagai solusi, Sapto mengusulkan agar Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal setiap daerah. Dirinya menilai pendekatan ini akan lebih relevan dalam memajukan pendidikan di wilayah yang memiliki latar belakang budaya dan sosial yang beragam.

Dirinya juga menyoroti pentingnya penghargaan terhadap usaha siswa, yang menurutnya sering terhambat oleh sistem pendidikan yang terlalu standar.

“Siswa yang berusaha keras harus mendapatkan hasil yang sesuai dengan kerja keras mereka. Jangan ada penyeragaman yang justru membatasi potensi mereka,” tambahhya.

Sapto menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Menurutnya, hal ini penting agar kurikulum tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

“Dengan perubahan yang lebih tepat sasaran, pendidikan di Indonesia bisa menghargai keberagaman budaya dan karakteristik tiap daerah, tanpa kehilangan esensi tujuan utama pendidikan itu sendiri,” pungkasnya. (Sb/ADV/DPRDKALTIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 82 = 85
Powered by MathCaptcha