Indopronews.id, Samarinda – Panitia khusus (Pansus) Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) memulai langkah awal yang strategis. Dalam rapat perdana di Ruang Edelwies, Hotel Astara Balikpapan (20/11/2024), rapat perdana itu Pansus membahas kerangka acuan kerja untuk tahun 2026, sekaligus menyusun jadwal kegiatan dan mengumpulkan usulan dari anggota dewan.
Rapat ini dipimpin Ketua Pansus Pokir, Baharuddin Demmu, yang menegaskan pentingnya penyelesaian pembahasan Pokir secara tepat waktu untuk diintegrasikan ke dalam program kerja pemerintah daerah. Demmu menargetkan seluruh proses selesai sebelum akhir Januari 2025.
“Mudah-mudahan semua selesai pada akhir Januari, atau bahkan lebih cepat. Pemerintah daerah sangat menantikan usulan ini untuk diintegrasikan ke dalam program kerja mereka,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut Hadir pula sejumlah anggota DPRD Kaltim, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Tim Ahli Pansus, yang turut memberikan masukan penting.
Dalam rapat tersebut, Demmu juga menyoroti arahan Sekretaris Daerah Kaltim yang meminta agar seluruh usulan Pokir wajib dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Ia menekankan bahwa mekanisme ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Tidak boleh ada lagi usulan yang tercecer. Semua harus masuk ke dalam SIPD agar terintegrasi dan bisa dikelola dengan baik,” tambahnya.
Pansus Pokir juga berencana mengirim surat resmi kepada individu dan fraksi di DPRD agar seluruh usulan dapat terkumpul. Semua masukan tersebut nantinya akan direkap secara sistematis untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
“Penting bagi kita untuk membuat jadwal dan tahapan pembahasan yang melibatkan pemerintah daerah. Kolaborasi ini memastikan bahwa aspirasi masyarakat Kaltim benar-benar terakomodasi dalam rencana pembangunan,” ungkapnya.
Rapat perdana ini menjadi momentum strategis bagi DPRD Kaltim untuk memperkuat komitmen mereka dalam merancang kebijakan yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan integrasi yang solid melalui SIPD, Pokir yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan prioritas pembangunan di Kalimantan Timur.
“Kita semua bekerja untuk memastikan aspirasi masyarakat Kaltim dapat diimplementasikan secara optimal melalui program kerja yang terintegrasi dan berdampak langsung,” pungkasnya.
Melalui mekanisme yang lebih terorganisir dan transparan, DPRD Kaltim optimistis Pokir kali ini akan menjadi landasan penting bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Bumi Etam. (Sb/ADV/DPRDKALTIM)
