Indopronews.id, Samarinda – Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membuka peluang besar bagi provinsi ini dapat berkembang lebih pesat. Namun, di balik potensi yang ada, Kaltim menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan tambang membuat produksi pangan merosot.
Ditengah tingginya permintaan pangan, produksi padi justru mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah masifnya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan pertambangan. Hal ini membuat Kaltim masih bergantung pada pasokan pangan dari Jawa dan Sulawesi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa langkah awal menuju swasembada pangan adalah penyusunan database pertanian yang komprehensif. Menurutnya, pemerintah harus memiliki data akurat terkait luas lahan, kualitas tanah, hingga jenis tanaman yang cocok dikembangkan di setiap daerah.
“Kita belum punya data konkret soal pertanian di tiap kabupaten/kota. Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa mengandalkan daerah lain,” ucapnya.
Ia menyebutkan bahwa kabupaten seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan Kaltim. Namun, ia percaya wilayah lain juga memiliki potensi besar jika dikelola secara serius.
Selain pemetaan wilayah, Ananda mendorong pemerintah pusat untuk memprioritaskan pengembangan foodestate di Kaltim. Menurutnya, langkah ini tak hanya membantu memperkuat swasembada pangan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan petani lokal.
“Jika dilakukan dengan serius, food estate bisa menjadi solusi strategis. Tapi jangan lupa, kebijakan ini harus berpihak pada petani lokal, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Meski memiliki potensi besar, Kaltim menghadapi tantangan berat akibat alih fungsi lahan yang terus meningkat. Tanpa langkah tegas, mimpi swasembada pangan bisa semakin jauh dari genggaman. Ananda menegaskan, pemerintah harus segera menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas, seiring dengan pembangunan IKN.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor tambang. Ketahanan pangan harus menjadi fokus, karena ini kebutuhan dasar masyarakat, apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang pesat di sekitar IKN,” pungkasnya. (Sb/ADV/DPRDKALTIM)
