Pemuda Kaltim Didorong Hadapi Ketimpangan, Ketua DPRD Tegaskan Pentingnya Persatuan

Foto. Hasanuddin Mas'ud, Ketua DPRD Kaltim (foto: ist)

Indopronews.id, Samarinda – Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ke-96, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengajak pemuda Kaltim untuk tidak sekadar memperingati sejarah, melainkan bersatu melawan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih membayangi Kaltim.

Menurutnya, semangat persatuan pemuda harus menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan yang merata.

“Kita sudah berikrar bahwa kita satu nusa, artinya apa, kita ini satu pulau, ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan lainnya, berikrar bahwa kita ini satu pulau, itu satu Nusa dan satu bangsa, satu bangsa artinya kita ini punya ideologi, sosial, budaya yang satu dan juga satu bahasa,” ungkap Hasan.

Di tengah ketimpangan yang terjadi, Hasanuddin menyoroti pentingnya tema peringatan tahun ini, “maju bersama Indonesia raya,” sebagai pengingat bahwa pemuda Kaltim harus bersatu membangun daerahnya.

Meskipun tantangan di berbagai sektor masih besar, ia optimis persatuan dapat membawa Kaltim pada kemajuan yang berkeadilan.

“Saya pikir dengan adanya momentum sumpah pemuda, kita semua pemuda bersatu untuk memajukan daerah kita yaitu Kalimantan Timur, kita Indonesia tapi kita Kalimantan Timur,” katanya,

Namun, Hasan juga mempertanyakan seberapa jauh Kalimantan Timur sudah maju bersama Indonesia, mengingat masih banyak ketimpangan yang nyata, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Apakah sudah maju kita di Kaltim bersama, saya pikir belum, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang kita lihat, masalah sosial ekonomi dan budaya,” ujarnya.

Ia menyoroti kondisi pendidikan yang terus menghadapi masalah setiap tahun dan angka stunting yang masih tinggi, sebagai indikator serius ketimpangan di Kaltim.

“Kita lihat pendidikan, itu nyata sekali, tiap tahun kita bermasalah, kemudian yang kedua masalah kesehatan, stunting masih masalah besar bagi kita, sampai kita adalah salah satu provinsi terbesar masalah stunting nasional, pada ujungnya ini adalah masalah kemiskinan,”terangnnya.

Hasan juga mengingatkan bahwa kebijakan legislatif harus fokus pada tiga indikator utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang menurutnya sejalan dengan standar pembangunan manusia ala United Nations Development Program (UNDP). (Mr/ADV/DPRDKALTIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 3 = 10
Powered by MathCaptcha